ASEAN (Asosiasi/Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara)

Setiap tahun secara bergiliran pimpinan ASEAN diambil alih oleh salah satu negara anggotanya yang berbeda. Pada tahun 2012 hal ini dilaksanakan oleh negara Kamboja, terhitung sejak 1.1.2013 Brunei Darussalam mengambil alih kepemimpinan ini serta akan juga berlaku sebagai penyelenggara pertemuan tahunan KTT ASEAN. Sampai saat ini sudah terdapat sekitar 70 Negara yang telah mengutus Duta Besarnya untuk ASEAN. Duta Besar Jerman, Dr. Georg Witschel, adalah salah satu dari negara-negara ini, yang juga telah di akreditasi sebagai utusan untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Diantara negara-negara ASEAN satu sama lain sedang dalam usaha bertahap untuk menurunkan tarif bea masuknya agar dapat menciptakan suatu kawasan perdagangan bebas, yaitu yang disebut sebagai "ASEAN Free Trade Area (AFTA)". Perjanjian AFTA sudah berlaku sejak tanggal 1. Januari 2003. Diantara keenam negara (atau dikenal sebagai ASEAN-6), yang mana pada tahun 1992 lalu telah menanda tangani "Deklarasi Singapur" ini, kawasan perdagangan bebas pada umumnya sudah dijalankan sejak tahun 2010 -- bagi Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Kamboja (1999) -- di berikan, dalam deklarasi ini, waktu persiapan untuk dapat melaksanakan hal ini sampai dengan tahun 2015. Pada 2015 ASEAN berencana untuk juga dapat merealisasikan masyarakat ekonomi ASEAN.

Perjanjian ASEAN , yang mulai berlaku pada tanggal 15. Desember 2008 lalu ini, telah memberikan tambahan impuls dalam bidang politik dan keamanan serta juga dalam bidang budaya dan hubungan kemasyarakatan pada strata kerja sama ASEAN. Perjanjian ini telah menjadi dasar dari perkembangan selanjutnya dari masyarakat ASEAN dan telah memberikan baju hukum bagi ASEAN itu sendiri. Selain itu hal ini memberikan suatu pernyataan dari negara-negara ASEAN dalam hal suverinitas hukum, demokrasi serta pada bidang "good gouvernance". Pembentukan suatu dewan yang terdiri dari perwakilan tetap negara-negara ASEAN pada Sekertariat ASEAN di Jakarta merupakan suatu langkah penting menuju suatu institusionalisasi kerjasama yang lebih baik lagi.

Pada bulan November 2012, dalam kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN diresmikan. Dengan demikian, perhimpunan negara-negara ASEAN ini juga memiliki sebuah instrumen regional perlindungan hak asasi manusia, meski sebagian isi dari dokumen yang bersifat tidak mengikat ini dikritik sebagai terlalu lemah.

Pemerintah Federal Jerman sangat menghargai hubungan erat yang telah lama terjalin antara Jerman dan ASEAN serta senantiasa memacu perkembangan dan penguatan hubungan antar ASEAN dan Uni Eropa. Bahkan ketika Jerman memegang pucuk kepemimpinan Uni Eropa pada tahun 2007, kedua belah pihak ini telah saling menyepakati pereratan yang berati bagi hubungan kawasannya . Perjanjian Nürenberg atau "Nürnberger Erklärung" yang menjadi landasan dasar untuk pereratan kemitraan tersebut dan juga dilengkapi lebih lanjut dengan yang disebut sebagai "/Bandar Seri Begawan Plan of Action/" yang diresmikan oleh para wakil dari kedua pihak.

Jerman mendukung proses integrasi regional yang terjadi di Asia Tenggara dan terkait dengan hal ini turut mengambil bagian dalam memperkuat institusi-institusi ASEAN. Sejak awal tahun 2008, Pemerintah Federal Jerman bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta dalam rangka serangkaian proyek yang diselengarakan bersama dengan GIZ. Selama jangka waktu 2008 - 2013 telah disediakan dana sebesar 10 Juta Euro untuk berbagai program pendidikan dan konsultasi serta suatu pertukaran pengalaman antara Jerman dan ASEAN. Titik berat lainnya diletakan pada integrasi perekonomian regional serta lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sejak tahun 2005 telah disediakan dana sebesar 60 Juta Euro untuk tema tersebut.